Foto: Metrotimor.com

MORAL-POLITIK.COM – Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke luar negeri dinilai telah melampaui batas kewajaran.

Siaran pers 94 aliansi masyarakat peduli ‘Trafficking’ yang diterima, Rabu 28 Maret 2018, sebagaimana dilansir Metrotimor.com menegaskan bahwa Moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Pengiriman TKI ke Malaysia hanya boleh dibuka jika, Layanan administrasi kependudukan sudah menjangkau seluruh pelosok Provinsi NTT. Hingga hari ini sebanyak 900 ribu orang NTT tidak memiliki e-KTP.

Hingga hari ini 50% desa di NTT sangat sulit dijangkau. Pemerintah perlu melakukan ‘revolusi mental’ dalam hal memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Kepulauan NTT.

BP3TKI harus membuka kantor cabang di seluruh kabupaten di NTT, BLK harus didirikan di seluruh kabupaten di NTT.

Anak-anak yang putus sekolah ditangani dengan program pendidikan yang
memadai. Setiap kepala desa telah mendata secara rinci warganya yang melakukan
migrasi dan mencatat ‘berapa warga yang hilang’.

Kedua, Pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat mau mendengarkan suara korban. Jangan hanya lihat warga negara hanya dari kacamata administrasi semata, tetapi harus letakan mereka dalam kacamata warga negara. Korban perdagangan orang harus dilayani dan persoalan mereka perlu dimengerti. Selama ini proyek penanggulangan perdagangan orang hanya bersifat sepihak dan kental dengan ‘mafia proyek’: tidak menyentuh substansi.

Ketiga, Pemerintah pusat sebaiknya tidak membuat proyek penanggulangan yang parsial dan kental dengan ego sektoral. Kami minta agar pemerintah pusat belajar mengelola
birokrasi agar layak memerintah, dan tanggap terhadap jenis kejahatan antar negara
(transnational crime). Pemerintah pusat seharusnya melakukan revolusi dalam menangani perdagangan orang dengan cara:

Meminta Presiden Jokowi untuk studi banding ke Timor Leste untuk belajar
mengapa di Negara Timor Leste yang baru merdeka tidak ada pengiriman
jenasah pekerja migran asal Timor Leste, sebaliknya mengapa jenasah dari
warga di Timor Barat (Timor Oeste) setiap bulan jatuh demikian banyak.

Mengganti Menakertrans dan Kepala BNP2TKI dengan orang yang lebih
memiliki kemampuan dalam memahami kejahatan transnasional

Mengganti Kapolri yang tidak paham dengan kompleksitas perdagangan orang

Mengganti Ketua Mahkamah Agung yang ‘turut melepaskan’ para pelaku
perdagangan orang karena tidak memperhatikan kasus-kasus perdagangan
orang.

Memberhentikan Hakim yang melepaskan bandar perdagangan orang dalam
kasus Diana Aman.

Mengirimkan Kapolda yang cerdas dan punya kemampuan dan bukan sekedar
pejabat yang tidak punya visi untuk mengatasi perdagangan orang di NTT.

Mengirimkan Kepala Kejaksaan yang paham bahwa perdangan orang bukan
sekedar orang yang sudah melakukan migrasi tetapi perdagangan orang sudah
dimulai sejak proses rekrutmen.

Mengirimkan Kepala Pengandilan Tinggi yang memiliki panggilan moral untuk
menekan pentingnya rasa keadilan

Secara tegas kami meminta agar pemerintah daerah di NTT segera menyatakan bahwa NTT adalah provinsi darurat perdagangan orang. Pemerintah Daerah, baik kota,
kabupaten dan provinsi, segera melakukan tindakan emergency untuk melakukan
tindakan pencegahan dalam proses rekrutmen perdagangan dengan cara:

Menangkap para PL (Perekrut Lapangan) yang liar merekrut dan menjual orang

Menangkap pemilik PPTKIS yang terbukti melakukan perdagangan orang.

Bersihkan BNP2TKI/BP3TKI, pastikan tidak ada petugas BNP2TKI/BP3TKI
yang memiliki PPTKIS agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Panglima TNI yang berasal dari AURI segera membentuk Satgas Khusus contra
human trafficking, khususnya untuk memastikan bahwa Bandar Udara El Tari
(Kupang, NTT) yang dibawah koordinasi AURI bersih dari mafia human trafficking.
Pihak AURI sebagai penanggungjawab Bendara El Tari HARUS memberikan
kesempatan agar Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan BP3TKI untuk
bekerja di area bandara.

Pejabat pemerintah daerah tidak hanya menangis tetapi menyiapkan fasilitas untuk para korban meninggal yang tiba di berbagai daerah dengan cara:

Mempersiapkan ambulance untuk buruh migran yang pulang dalam kondisi
meninggal

BP3TKI mengadopsi kebijakan Kemenlu, bahwa siapa pun yang meninggal
dalam situasi apa pun tidak dibedakan berdasarkan alasan administrasi, tetapi
mereka tetap dilayani sebagai WARGA NEGARA. Sering terjadi jenasah para
buruh migran terbengkalai di ruang kargo tanpa perhatian siapa pun.

Kementrian Luar Negeri, bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga
pusat terkait untuk segera mendata para TKI yang sudah tidak memiliki surat yang sah
dan segera membantu mereka untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan yang sah serta membantu mereka untuk memiliki dokumen tenaga kerja yang legal. Selain itu Kemenlu juga harus berjuang untuk mendata anak-anak Indonesia yang tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas. Salah satunya adalah anak dari Alm.Maria Gorety Mamo.

Para tokoh agama, kepala adat, dan tokoh masyarakat memikirkan akibat dari laju
migrasi tidak terkontrol dan akibat jangka panjang terhadap anak-anak, maupun
kemampuan produksi di daerah pedalaman. Negara yang tidak melindungi warga negaranya sendiri adalah negara kolonial. Negara kolonial adalah negara yang dipimpin oleh warga bekas jajahan yang menyatakan merdeka tetapi berwatak penjajah.

Kami mengingat:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Atas nama rakyat Indonesia yang ada di NTT kami menyatakan ‘Sekali Merdeka tetap
Merdeka!’

 

 

Penulis  : Lenzo
Editor    : Lenzo, Athen
Sumber : Metrotimor.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

28 − = 19