Martinus Laga Muli. (Foto: Angga/Moral-politik.com)

Oleh: Martinus Laga Muli *)

MORAL-POLITIK.COM – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Dalam undang – undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pasal 3 ayat 3 menyebutkan; Hasil dari sebuah perencanaan ialah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 Tahun, Rencana Kerja Tahunan (RKP/RKPD) 1 Tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional), ialah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 tahun.

RPJP Nasional untuk tahun 2005-2025 diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap Perencanaan Pembangunan dalam periodisasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 Tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM Nasional ) merupakan dokumen Perencanaan untuk Periode 5 Tahun, yakni : 1. RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, 2. RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, 3. RPJM Nasional III Tahun 2015-2019 dan 4. RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. RPJM ini, pada tentunya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan Rencana Pembangunan tahunan Nasional, yang memuat prioritas Pembangunan Nasional, rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementrian/lembaga, lintas kementrian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada 3 hasil/produk perencanaan yang harus dihasilkan oleh pemerintah, baik Nasional, provinsi, maupun Kabupaten. Pada tingkatan Nasional, pemerintah pusat menghasilkan acuan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk tingkatan daerah, baik Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten diwajibkan memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun dokumen-dokumen baik RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, dan RKPD berlaku ‘Hukum Keterikatan”.

Hukum keterikatan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Pasal 2 tentang “Prinsip Pembangunan Daerah yaitu bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 10 tentang Otonomi Daerah dijelaskan bahwa  Pemerimtah Daerah Menjalankan Otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. “Dari sini kita telah mendapatkan kejanggalan”.

Ketika suatu perencanaan pembangunan diamanatkan tersistematis sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 2, justru pada sisi lain daerah Otonomi diberikan kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya. Hal ini sangat ” Amburadul” ; menyebabkan inkonsistensi dalam perencanaan pembangunan.

Ketika Kabupaten Menetapkan RPJMD pada sektor Pariwisata, sementara pada RPJMD Provinsi pada peningkatan mutu pendidikan; bagaimana cara mempertemukan keduanya? yaitu RPJMD Kabupaten dan RPJMD Provinsi. Problem berikutnya ialah saat penetapan RPJMD yang berbeda.

Contohnya; kabupaten menetapkan RPJMD tahun 2019 sesuai dengan pelantikan Bupati terpilih, pada sisi lain Provinsi menetapkan RPJMD pada tahun 2020 dan RPJMN ditetapkan tahun 2015; pada kondisi ini perencanaan akan semakin “Amburadul”. RPJMD tunduk pada RPJMN.

Apalagi sistem politik kita saat ini yang penuh dengan visi – misi. visi – misi pun berdasarkan kepentingan politik ala Indonesia. Visi Misi seorang Bupati berbeda dengan Visi Misi seorang Gubernur, bahkan Presiden sekalipun. Perbedaan Visi dan Misi ini menimbulkan Ambiguitas sistem pembangunan. Visi Misi seorang kepala daerah sesuai dengan kondisi daerah, namun lagi-lagi dihadapkan pada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Inkonsistensi perencanaan pembangunan melahirkan kepala Daerah yang membangun Daerahnya karena ” frustasi “.

“Konsep Pembangunan Frustasi” melahirkan penelantaran Bangunan, PANSUS MANDUL dan fee – fee proyek. Terjadi manipulasi konsep pembangunan yang konon katanya adalah wan prestasi; hadir calo – calo proyek. Elit politik dan para pemilik modal berkolaborasi dalam bentuk politik uang bandar untuk merebut kekuasaan. Pembangunan hari ini dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh oknum aparatur pemerintah, pemrakarsa atau konsultan tertentu.

 

*) Penulis tinggal di Maumere, Kabupaten Sikka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

45 − 44 =