Foto: Ambuga/Moral-politik.com

MORAL-POLITIK.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya akan menutup perusahaan yang tetap mengirim TKI Ilegal ke luar negeri.

Hal ini diungkapkannya saat menerima kunjungan Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hermono dan Konsul Jenderal (Konjen) RI di Penang, Malaysia, Iwansha Wibisono serta rombongan di Ruang Rapat, Kantor Gubernur Sasando, Selasa (20/3/2018).

“Saya sudah meminta dengan tegas agar perusahaan yang merekrut TKI ilegal ditutup dan diberi sanksi hukum yang tegas. Hukum seberat-seberatnya,” kata Frans.

Karena persoalan human trafficking ini merupakan persoalan bersama dan rumit, dirinya juga meminta agar pihak gereja bisa mengambil peran dan bahu-membahu memberantasnya.

“Kita harus bicara ramai-ramai atau bersama terhadap masalah ini. Para tokoh agama dapat menggunakan mimbar untuk mengingatkan hal ini,” tegasnya.

Kepada berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan dengan human trafficking dan TKI, Gubernur NTT dua periode itu juga mengharapkan agar mereka semua bisa saling berkoordinasi dengan lebih intens.

“Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan (BP3)TKI NTT dapat membangun koordinasi yang intesif dengan pemerintah daerah dan mensosialisasikan tentang persoalan ini secara terus menerus, sampai pada tingkat desa,” katanya menegaskan.

Hermono
Sementara itu Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono menjelaskan, rasa prihatin Gubernur NTT juga menjadi pusat perhatian pihaknya.

“Menurut data yang ada pada kami, ada sekitar 2,7 sampai dengan 3 juta jiwa TKI di Malaysia. Lebih dari 50 persen TKI ini tidak memiliki dokumen resmi atau undocumented. 92 persen permasalahan TKI di Malaysia berhubungan dengan TKI ilegal ini,” katanya.

Ia menambahkan, menurut data statistik yang ada pada mereka, jumlah TKI asal NTT yang meninggal dari tahun ke tahun meningkat.

“Tahun 2018, sampai dengan saat ini sudah ada 18 orang yang meninggal. Semuanya undocumented atau ilegal. Tahun 2016, 46 orang meninggal, hanya empat orang yang legal. Sementara Tahun 2017, ada 62 TKI asal NTT yang meninggal dan cuma satu orang yang terkategori legal. Data ini memperlihatkan ada sesuatu yang mesti kita benahi bersama,” ungkap mantan Wakil Duta Besar RI di Malaysia itu.

Iwansha Wibisono
Konjen RI Penang, Malaysia, Iwansha Wibisono dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, perlu upaya komprehensif dalam mengatasi fenomena TKI ilegal tersebut.

“Seturut catatan kami, dari 69 TKI yang meninggal di Malaysia Tahun 2017, 62 orang dari NTT. Upaya integratif dari berbagai pihak harus ditingkatkan. BP3TKI Provinsi perlu meningkatkan peran pemberdayaan para purna TKI agar tidak mengajak warga lainnya,” katanya.

Ia menghimbau agar aparat kecamatan dan desa melakukan sosialisasi, bahwa kerja di Malaysia tidak seenak yang dipikirkan.

“Juga para purna TKI dapat dijadikan narasumber agar masyarakat lebih percaya tentang sulitnya menjadi TKI di Malaysia terutama yang ilegal,” tutup Iwansha.

 

Penulis : Ambuga
Editor   : Athen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 89 = 90