Foto: Nyongki/Moral-politik.com


MORAL-POLITIK.COM – Pernyataan Ketua DPW Partai Berkarya NTT, Yan Kristofel Benyamin, lewat Grup Whatsapp (WA) mengundang reaksi.

Pada Grup WA untuk kalangan Pengurus DPP Partai Berkarya itu dikemukakan soal penuhnya kuota Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk Tingkat Provinsi NTT dan DPR RI, khusus Dapil II NTT dari segenap jajaran pengurus DPW Berkarya NTT.

Pasalnya, sesuai Peraturan Organisasi (PO) Partai Berkarya nomor 2 Tahun 2018, perekrutan Bacaleg harus melalui Tim 7 Bentukan DPW. Namun dengan pernyataan Ketua DPW itu, mengundang tanda tanya besar ‎bagi segenap pengurus DPW Partai Berkarya NTT.

Sekertaris DPW Partai Berkarya NTT Zulkifli dalam Konferensi Pers yang berlangsung di Kota Kupang, Kamis (29/3/2018) mengatakan, dirinya dan segenap pengurus DPW bingung dengan pernyataan Ketua DPW soal Kuota Bacaleg yang sudah penuh, padahal dirinya selaku Sekretaris DPW belum mengetahui adanya perekrutan Bacaleg, sebab Tim 7 sesuai PO Nomor 2 Tahun 2018 belum terbentuk, padahal PO merupakan rujukan bagi DPW Partai Berkarya NTT merekrut Bacaleg untuk Pileg Tahun 2019 mendatang.

“Kami semua tidak tahu mekanisme apa yang dipakai oleh Pak Ketua DPW. Sebagai sekretaris saya juga tidak pernah menandatangani satu berkas pun menyangkut pencalegan, namun pernyataan ketua bahwa Kuota Caleg telah penuh jelas mengundang tanda tanya besar,” katanya.‎

Ia mengaku sesuai PO, seharusnya sebelum perekrutan Bacaleg, harus dibentuk Tim 7 yang terdiri dari Sekretaris dan Wakil Ketua DPW. Akan tetapi tim belum dibentuk, tetapi Bacaleg telah direkrut. Hal ini jelas menjadi tanda tanya besar. Untuk itu, lanjut Zulkifli, dirinya telah berkoordinasi dengan semua pengurus untuk bersurat kepada Ketua DPP Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra, terkait maslah tersebut.

Toni Kaunang
Hal senanda juga disampaikan Ketua Dewan Penasihat DPW Berkarya NTT, Toni Kaunang. Menurutnya, pernyataan Ketua DPW soal penuhnya kuota Bacaleg tidak bisa diterima, karena sesuai mekanisme yang ada di partai, perekrutan haris melalui Tim 7 bentukan DPW.

“Kami tidak ingin mencari siapa yang salah dan benar, tapi aturan partai harus ditegakan. Saya sudah bersurat kepada Ketua Korwil Bali Nusra, terkait masalah ini,” kata Toni‎.

‎Toni mengaku, dengan pernyataan Ketua DPW bahwa kuota caleg telah penuh, membuat sejumlah tokoh yang ingin maju dalam pencalegan melalui Partai Berkarya terpaksa membatalkan keinginan. Hal ini jelas merupakan kerugian tersendiri bagi Partai Berkarya.

“Jelas ada kerancuan di sini, kami berharap pihak DPP bisa menyikapi persoalan yang terjadi di NTT. Kami ingin Partai Berkarya menjadi besar di NTT dan Indonesia. Untuk itu mekanisme partai harus benar-benar dijalankan oleh Kader Partai,” pungkas Toni.

 

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 7 = 2