Foto: Jhovan membagikan kiriman Barto Tasoin di Grup FB Timor Tengah Utara (TTU) Biinmaffo “Bebas Berpendapat”.

 

MORAL-POLITIK.COM – 94 perkumpulan pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) unjuk sikap soal kasus perdagangan orang (human trafficking).

Sebagaimana siaran pers yang dilayangkan di media sosial, dalam empat tahun terakhir angka kematian buruh migran asal NTT melonjak tinggi.

Bahkan dalam data BNP2TKI, 90% korban buruh migran asal Indonesia yang meninggal di luar negeri pada tahun 2017 berasal dari NTT. Sedangkan tahun ini saja sudah 23 warga asal NTT yang pulang dalam kondisi meninggal. Dalam bahasa BNP2TKI mereka terbanyak adalah ‘pekerja migran ilegal’. Bahkan ketika jenasah mereka tiba di cargo bandara yang ditanya oleh BP3TKI adalah ‘mana surat identitas mereka’. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada rasa kedaruratan dan kemanusiaan.

Pemerintah daerah pun juga sama. Pemimpin hanya bisa terenyuh, tetapi tidak ada kebijakan
publik yang memadai. Tidak ada koordinasi antara pimpinan daerah di Provinsi NTT. Bahkan
Presiden RI pun tidak memiliki rencana yang memadai untuk melawan perdagangan orang.
Padahal ini jenis kejahatan baru yang skalanya sama dengan terorisme dan perdagangan
narkoba.

Tiga Tuntutan Rakyat Indonesia di NTT

Berikut ini tiga tuntutan Rakyat Indonesia di NTT, yaitu:
1. Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia
2. Tangkap dan adili mafia perdagangan orang
3. Pejabat publik yang mendiamkan pelaku perdagangan orang adalah bagian dari
kolonialisme sehingga harus diturunkan dan dipenjarakan

Berkaca pada persoalan ini maka kami menuntut agar:
1. Moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Pengiriman TKI ke Malaysia hanya boleh
dibuka jika:
a. Layanan administrasi kependudukan sudah menjangkau seluruh pelosok
Provinsi NTT. Hingga hari ini sebanyak 900 ribu orang NTT tidak memiliki E-
KTP. Hingga hari ini 50% desa di NTT sangat sulit dijangkau. Pemerintah perlu
melakukan ‘revolusi mental’ dalam hal memberikan pelayanan administrasi
kependudukan di Provinsi Kepulauan NTT.
b. BP3TKI harus membuka kantor cabang di seluruh kabupaten di NTT
c. BLK harus didirikan di seluruh kabupaten di NTT
d. Anak-anak yang putus sekolah ditangani dengan program pendidikan yang
memadai
e. Setiap kepala desa telah mendata secara rinci warganya yang melakukan
migrasi dan mencatat ‘berapa warga yang hilang’

2. Pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat mau mendengarkan suara
korban. Jangan hanya lihat warga negara hanya dari kacamata administrasi semata,
tetapi harus letakan mereka dalam kacamata warga negara. Korban perdagangan orang
harus dilayani dan persoalan mereka perlu dimengerti. Selama ini proyek
penanggulangan perdagangan orang hanya bersifat sepihak dan kental dengan ‘mafia
proyek’: tidak menyentuh substansi.

3. Pemerintah pusat sebaiknya tidak membuat proyek penanggulangan yang parsial dan
kental dengan ego sektoral. Kami minta agar pemerintah pusat belajar mengelola birokrasi agar layak memerintah, dan tanggap terhadap jenis kejahatan antar negara
(transnational crime).
Pemerintah pusat seharusnya melakukan revolusi dalam menangani
perdagangan orang dengan cara:
a. Meminta Presiden Jokowi untuk studi banding ke Timor Leste untuk belajar
mengapa di Negara Timor Leste yang baru merdeka tidak ada pengiriman
jenasah pekerja migran asal Timor Leste, sebaliknya mengapa jenasah dari
warga di Timor Barat (Timor Oeste) setiap bulan jatuh demikian banyak.
b. Mengganti Menakertrans dan Kepala BNP2TKI dengan orang yang lebih
memiliki kemampuan dalam memahami kejahatan transnasional
c. Mengganti Kapolri yang tidak paham dengan kompleksitas perdagangan orang
d. Mengganti Ketua Mahkamah Agung yang ‘turut melepaskan’ para pelaku
perdagangan orang karena tidak memperhatikan kasus-kasus perdagangan
orang
e. Memberhentikan Hakim yang melepaskan bandar perdagangan orang dalam
kasus Diana Aman
f. Mengirimkan Kapolda yang cerdas dan punya kemampuan dan bukan sekedar
pejabat yang tidak punya visi untuk mengatasi perdagangan orang di NTT
g. Mengirimkan Kepala Kejaksaan yang paham bahwa perdangan orang bukan
sekedar orang yang sudah melakukan migrasi tetapi perdagangan orang sudah
dimulai sejak proses rekrutmen
h. Mengirimkan Kepala Pengandilan Tinggi yang memiliki panggilan moral untuk
menekan pentingnya rasa keadilan

4. Secara tegas kami meminta agar pemerintah daerah di NTT segera menyatakan bahwa
NTT adalah provinsi darurat perdagangan orang. Pemerintah Daerah, baik kota,
kabupaten dan provinsi, segera melakukan tindakan emergency untuk melakukan
tindakan pencegahan dalam proses rekrutmen perdagangan dengan cara:
a. Menangkap para PL (Perekrut Lapangan) yang liar merekrut dan menjual orang
b. Menangkap pemilik PPTKIS yang terbukti melakukan perdagangan orang
c. Bersihkan BNP2TKI/BP3TKI, pastikan tidak ada petugas BNP2TKI/BP3TKI
yang memiliki PPTKIS agar tidak terjadi konflik kepentingan.

5. Panglima TNI yang berasal dari AURI segera membentuk Satgas Khusus contra
human trafficking, khususnya untuk memastikan bahwa Bandar Udara El Tari
(Kupang, NTT) yang dibawah koordinasi AURI bersih dari mafia human trafficking.
Pihak AURI sebagai penanggungjawab Bendara El Tari HARUS memberikan
kesempatan agar Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan BP3TKI untuk
bekerja di area bandara.

6. Pejabat pemerintah daerah tidak hanya menangis tetapi menyiapkan fasilitas untuk para
korban meninggal yang tiba di berbagai daerah dengan cara:
a. Mempersiapkan ambulance untuk buruh migran yang pulang dalam kondisi
meninggal b. BP3TKI mengadopsi kebijakan Kemenlu, bahwa siapa pun yang meninggal
dalam situasi apa pun tidak dibedakan berdasarkan alasan administrasi, tetapi
mereka tetap dilayani sebagai WARGA NEGARA. Sering terjadi jenasah para
buruh migran terbengkalai di ruang kargo tanpa perhatian siapa pun.

7. Kementrian Luar Negeri, bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga
pusat terkait untuk segera mendata para TKI yang sudah tidak memiliki surat yang sah
dan segera membantu mereka untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan yang sah
serta membantu mereka untuk memiliki dokumen tenaga kerja yang legal. Selain itu
Kemenlu juga harus berjuang untuk mendata anak-anak Indonesia yang tidak memiliki
identitas kependudukan yang jelas. Salah satunya adalah anak dari Alm.Maria Gorety
Mamo.

8. Para tokoh agama, kepala adat, dan tokoh masyarakat memikirkan akibat dari laju
migrasi tidak terkontrol dan akibat jangka panjang terhadap anak-anak, maupun
kemampuan produksi di daerah pedalaman.

Negara yang tidak melindungi warga negaranya sendiri adalah negara kolonial. Negara
kolonial adalah negara yang dipimpin oleh warga bekas jajahan yang menyatakan merdeka
tetapi berwatak penjajah.
Kami mengingat:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Atas nama rakyat Indonesia yang ada di NTT kami menyatakan ‘Sekali Merdeka tetap
Merdeka!’
Kupang, 28 Maret 2018
1. BPP (Badan Pembantu Pelayanan) Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode GMIT
2. IRGSC
3. JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur)
4. JRUK (Jaringan Relawan untuk kemanusiaan)
5. BP Pemuda GMIT
6. Serikat Buruh Migran Indonesia untuk NTT (SBMI)
7. Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) Kupang
8. Rumah perempuan
9. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Kohati NTT
10. LBH APIK NTT
11. PIAR (Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat) NTT
12. Lopo Belajar Gender
13. Yayasan Alfa Omega (YAO) NTT
14. PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal) NTT
15. GMKI ( Gerakan mahasiswa Kristen Indonesia) Kupang
16. Teater Perempuan Biasa
17. Rumah Solusi
18. Komunitas Feminis Humanis
19. Pondok Pergerakan Perempuan
20. Koalisi Perempuan Indonesia NTT
21. Mahasiwa Fakultas Teologi UKAW
22. Perkumpulan Tafena Tabua
23. Koalisi Perempuan NTT
24. Kaukus Perempuan Pollitik Indonesia
25. AMA (Angkatan Muda Adonara)
26. IPMI (Ikatan Pelajar Mahasiswa Ile Boleng )
27. PERMASNA (Perhimpunan Mahasiswa Asal Nagekeo)
28. IHAP ( Institute Hak Asasi Perempuan)
29. IMOF NTT
30. LGBTIQ NTT.
31. Rumah Perubahan Flobamorata
32. Jaringan mahasiswa kesehatan Kota Kupang (JMK3)
33. Komunitas Study Welieti (KSW) – Kupang
34. OPSI NTT
35. Relawan Peduli Aids
36. Kelompok PKBM .PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT INTAN./
komunitas petani madu
37. Fatayat NU Wilayah NTT
38. Asosiasi Mahasiswa Lembata
39. PERMASTIL ( Persatuan Mahasiswa Timor Loro Sa’e
40. Ikatan Mahasiswa Kanokar Liurai Malaka (ITAKANRAI) KUPANG.
41. DEMA POSPERA NTT
42. PMII Kupang.
43. Badan Pengurus Perempuan Sinode GMIT
44. Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI).
45. Gerakan Pembinaan Rohani Muda Katolik Sumba (GPR-MKS) Santo Dominikus
Kupang
46. LMND Eksekutif Kota Kupang
47. LPA NTT
48. YKBH Yustitia
49. FMN Cabang Kupang
50. Comunitas Pemuda Peduli Amarasi
51. IMMALA (Ikatan Mahasiswa Malaka)
52. Komunitas MOLAS BA GERAK
53. Pergerakan Anggota Muda Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Nusa Tenggara Timur
(PAMI NTT)
54. Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Undana
55. Warta Perempuan NTT
56. Perhimpunan Mahasiswa Asal Sabu (PERMASA) Kupang
57. Liga Mahasiswa NasDem Wilayah NTT
58. Unit Kebencanaan dan Kemanusiaan Sinode GMIT
59. Biro Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja – Gereja Indonesia (BPA – PGI)
60. FKIP UKAW
61. Forum Silaturahmi Keraton Se Nusantara (FSKN) NTT
62. TeBe RK (Teman Belajar Remaja Kupang)
63. GMNI Cabang Kupang
64. KEMAS KUPANG
65. Komunitas Leko
66. BEM FISIP Univ. Muhammadiyah
67. Getar Nusa (Gerakan Berantas Korupsi NTT)
68. Komunitas SEPEKA
69. PERMAWI – Persatuan Mahasiswa Wewiku KUPANG
70. Indonesian Migrants Workers Union (IMWU Hongkong)
71. Indonesian Migrants Workers Union (IMWU Macau)
72. Kabar Bumi (Keluarga Besar Buruh Migran)
73. BLM FISIP UNDANA
74. Pergerakan Pelajar Indonesia Raya (Parindra NTT)
75. ATKI Taiwan
76. Assosiasi BMI Timur tengah
77. Lipmi Hingkong
78. JBMI Hongkong
79. JBMI Macau
80. PILAR Hongkong
81. Gabungan Migran Muslim indonesia Hongkong
82. Atki Hongkong
83. Liga Pekerja Migran
84. JBMI (jaringan buruh migran indonesia)
85. Forum Indonesia Muda (FIM NTT)
86. Ikatan Mahasiswa Pemuda Elar Kupang (IMPER)
87. Api Kartini
88. Tamisari Kupang
89. LBH Yuatisari
90. PILAR – HK (persatuan buruh migran Indonesia tolak overchanging)
91. ANBTI (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika) Kontak NTT
92. SOEKARNO INSTITUTE.
93. IPMAL
94. BEM Unika Widya Ma

 

 

Editor    : Athen
Sumber : Jhovan membagikan kiriman Barto Tasoin di Grup FB Timor Tengah Utara (TTU) Biinmaffo “Bebas Berpendapat”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 80 = 86