foto: ambuga/moral-politik.com

 
MORAL-POLITIK.COM – Hasil survei Ombudsman RI terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum memenuhi standar.

Untuk wilayah NTT, sejak dilakukan survei kepatuhan pada tahun 2013, hanya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada tahun 2016, dan Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2017 berhasil memperoleh predikat zona hijau. Sementara kabupaten/kota lain masih dalam zona kuning dan merah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton mengatakan, survei tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tahun ini, Ombudsman RI menambah jumlah kabupaten/kota yang akan dijadikan sampel dalam survei kepatuhan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka percepatan penilaian kepada pemerintah daerah se-Indonesia.

“Khusus untuk wilayah Provinsi NTT, survei kepatuhan tahun ini akan dilakukan di 10 kabupaten/kota,” ujar Darius.

Ombudsman RI Perwakilan NTT akan melakukan survei kepatuhan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dia mengatakan, pemilihan kabupaten/kota tersebut didasarkan atas empat hal yakni kemudahan akses dari kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, kesiapan Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, wilayah perkembangan ekonomi, dan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 4 =