Merry Salouw. (foto: nttsatu.com)

 

MORAL-POLITI.COM – Komisi III DPRD Kota Kupang akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan soal rencana pembangunan Terminal Tipe A dengan standar internasional di Bimoku, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima.

Pasalnya sesuai hasil konsultasi Komisi III dengan pihak Kementerian Perhubungan, dana pembangunan sudah disiapkan.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tindak lanjuti hasil konsultasi Komisi III DPRD Kota Kupang ke Kementerian Perhubungan soal pembangunan terminal tipe A di Kota Kupang,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Merry Salouw kepada Moral-politik.com di Kantor DPRD Kota Kupang, Kamis(8/3/2018).

Menurutnya, sesuai hasil kunjungan Komisi III DPRD Kota Kupang ke Kementerian Perhubungan, anggaran untuk pembangunan terminal sudah tersedia, namun yang menjadi kendala soal pembebasan lahan.

“Pihak kementerian mendapat kabar bahwa masalah lahan belum selesai sehingga anggaran belum diturunkan. Untuk itu, koordinasi dilakukan ke instansi terkait agar proses pembebasan lahan ini bisa dapat dipercepat,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi III berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan terminal tipe A, untuk meminimalisir kemacetan di Kota Kupang. Sebab tidak tepat untuk melakukan bongkar muat di perbatasan Kota Kupang, sehingga semua kendaraan dari luar Kota masuk sampai ke tengah Kota untuk melakukan aktifitas bongkar muat, akhirnya kondisi seperti ini menyebabkan kemacetan.

Yogerens Leka

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Yogerens Leka yang dihubungi Ketua Komisi III DPRD melalui telpon selulernya mengatakan, menyangkut aset kewenangan ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Namun dalam upaya pelaksanaannya, Dinas Perhubungan telah menyerahkan seluruh dokumen ke Badan Pengelola Aset, guna diproses.

“Kami dinas teknis tidak punya kewenangan mengurus aset, sehingga kemarin semua dokumen kami telah serahakan ke Badan Pengelolaan Aset untuk diproses,” katanya.

Ia menambahkan, dokumen yang telah dimasukkan ini, sesuai permintaan kepala badan, nantinya akan bersamanya ke Kementerian guna melakukan konsultasi soal persyaratan apa yang harus dipenuhi.

 

 

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 1