Ewalde Taek. (Foto: Voxntt.com/Moral-politik.com)

 

MORAL-POLITIK.COM – Komisi IV DPRD Kota Kupang mempertanyakan penyerahan dana PIP di keluarahan Alak pada Senin (26/3/2018) kemarin.

Komisi IV menilai ada kejanggalan dengan surat yang beredar di tengah masyarakat serta beberapa oknum yang terlibat dalam penenyerahan tersebut.

Usai menggelar rapat interen Komisi, Wakil ketua Komis IV Ewalde Taek menilai adanya kejanggalan dengan beredarnya surat itu. Surat itu berlogokan Wali Kota Kupang, yang seharusnya menurut Ewalde berlogo Pemerintah Kota. Surat yang beredar itu ditandatangani Wali Koata Kupang terkait penerimaan PIP.

Ewalde menduga adanya oknum-oknum tertentu yang mencaplok nama Wali Kota dan mengedarkan surat itu di tengah masyarakat.

“Jadi kita baru selesai rapat. Yang pertama, terkait dengan surat tadi, itu berkaitan dengan pengaduan terhadap PIP yang secara personal kepada oknum yang bernama Ibu Adriana, padahal kita tahu, bahwa PIP ini adalah uang pemerintah, dana APBN, tapi mengapa pengaduannnya kepada oknum yang menggunakan surat bertandatangan Wali Kota yang beredar itu?” ujar Ewalde.

Sehingga wajar, kata Ewalde, apabila Komisi kemudian mempertanyakan keabsahan surat tersebut, jangan sampai, ada oknum-oknum tertentu yang sedang merongrong pemerintah dengan cara-cara yang tidak beretika.

Ewalde juga mempertanyakan kehadiran masyarakat yang terlibat dalam penyerahan PIP, padahal kegiatan yang diselenggrakan itu atas nama Dinas Pendiidkan Kota Kupang.

“Dinas pendidkan menyerahakannya secara simbolik, dihadiri kepala dinas dan beberapa kepala sekolah, tapi kami merasa aneh kegiatan dinas pendidikan namun melibatkan masyarakat dalam penyerahannya, tupoksi mereka sebagai apa?” ujar Ewalde.

Yang lebih mengherankan lagi, Kata Ewalde, ada spanduk bertuliskan Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Penddikan Kota Kupang yang bertuliskan penyerahan secara simbolik PIP oleh Walikota Kupang, namun yang diketahui bahwa walikota tidak berada di tempat.

Yuven Tukung. (Foto: Kupang.tribunnews.com/Moral-politik.com)

 

Sementara, sekretaris Komisi IV Yuven Tukung mengatakan, pada prinsipnya Komisi IV menilai dana PIP tersebut sangat membantu masyarakat, dan komisi benar-benar memahami bahwa ini adalah turunan alokasi APBN.

“oleh karena itu, dengan melihat kondisi ini, bukan berarti komisi tidak menyetujuinya, atau terkesan menghalang-halangi atau menghambat pemberian PIP, namun harus melalui mekanisme yang tepat,” ujarnya.

Yuven mengatakan, dengan kejadian ini, label pemerintah sepertinya sudah tidak lagi dalam ruang posisinya sendiri, seperti sudah dicampuradukan antara urusan personal, politik dan pemerintah.

Contoh konkritnya, kata Yuven, dirinya baru menemukan kop surat atas nama Walikota, dan surat itu nyatanya tidak ada disposisi dari Sekda. Namun langsung ditandatangani, lalu, kemudian delik aduran parafnya tidak ada, namun kemudian yang termasuk dalam surat itu adalah oknum pribadi yang tidak melekat pada jabatan ASN.

Yang berikutnya, lanjut Yuven, mekanisme pemberian beasiswa ini, pakai judul pemerintahan, namun yang menyerahkan bukan pihak pemerintah.

“Atas nama Wali Kota, namun bukan Wali Kota, atas nama Dinas Pendididkan, namun Komisi IV tidak mengetahuinya,” sebut Yuven.

Sehingga, kata Yuven, dalam menjalankan fungsi pengawasan, wajar kalau kemudian mengatakan bahwa ini adalah intrik politik, bahwa ada gerakan oknum tertentu yang mencoba mempolitisir bantuan PIP untuk membangun kekuatan politik.

“Sah-sah saja, tapi basis etika yang kami gugat, jangan sampai label pemerintahan ini diporakporandakan oleh oknum tertentu, jangan sampai ini ruang pemerintah lantas, orang yang sudah tidak lagi beretika menempatkan diri sebagai ASN, jangan saampai di luar sana ada orang yang memposisikan diri sebagai anggota DPRD, jangan sampai ada orang diluar sana yang memposisikan diri sebagai walikota satu, dua dan seterusnya,”ujar Yuven.

Oleh karena itu, kata Yuven, sebagai tindak lanjut dari hal ini, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi atas kejadian ini.

Menurut Yuven, persoalan ini akan berkembang di sidang lanjutan nantinya, dan akan menjadi perhatian Komisi IV, sebab masalah ini menyangkut label pemerintahan.

“Kalau masalah ini sampai terjadi, maka tidak bedanya bahwa pemerintahan sekarang dibuat seperti pasar saja, kalau hari kita praktekan di dinas tertentu, bukan tidak mungkin kita sedang memberikan contoh kepada OPD lain, yang juga akan melakukan hal yang sama. Kalau ini terjadi terus, tidak ada wibawa pemerintah ini,” pungkas Yuven.

 

 

Penulis : Nyonki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 1 =