Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI David Sepriwasa. (Foto: Ambuga?moral-politik.com)

MORAL-POLITIK.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan menjumpai 86 pasangan calon kepala daerah (paslonkada) se-NTT.

Pertemuan tersebut akan berlangsung pada Kamis (3/5/2018) bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT, Jalan Polisi Militer, Kota Kupang.

Dalam pertemuan itu, KPK RI akan memberikan pembekalan terkait program “Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Berintegritas”.

Selain pembekalan Pilkada Berintegritas, dilanjutkan dengan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paslonkada untuk diketahui publik.

Hal ini diungkapkan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI David Sepriwasa, dalam pertemuan dengan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) NTT, Stefanus R. Oedjoe di ruang kerjanya, Kota Kupang, Selasa (13/3/2018) pagi.

“Materi pembekalan yang akan disampaikan seputar bagaimana mewujudkan Pilkada Berintegritas. Termasuk materi terkait lingkup tugas KPK RI, pengelolaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif. Dilanjutkan sosialisasi dari pihak LHKPN tentang cara membaca Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,” kata Sepriwasa.

Pembekalan ini melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri, KPK RI, LHKPN, Polda NTT, dan Kejaksaan Tinggi NTT.

Tujuannya, sambung Sepriwasa, agar paslonkada dapat memahami cara mengelola pemerintahan secara baik dan efektif.

“Jadi pembekalan sehari digelar untuk memberikan acuan bagaimana mengelola pemerintahan dengan baik. Diharapkan pasangan calon nantinya tidak enggan dalam menjalankan pemerintahan, khususnya terkait proyek-proyek di daerah,” tambahnya.

David Sepriwasa menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak KPU Pusat. Mereka sudah mengeluarkan surat edaran ke masing-masing KPU provinsi untuk ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/kota supaya mendorong para pasangan calon kada hadir mengikuti pembekalan dimaksud.

“Hal ini sangat penting. Kami juga sudah bersurat ke DPP partai politik yang mengusung para pasangan calon kada. Harap mereka hadir mengikuti pembekalan,” ungkap Sepriwasa.

Stefanus R. Oedjoe

Sementara itu Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda NTT Stefanus R. Oedjoe menyambut baik langkah-langkah KPK RI dalam upaya menata dan memberikan perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan di daerah.

Dirinya berharap dalam pelaksanaannya ada keseimbangan dalam penyampaian materi dengan melibatkan pihak penegak hukum, seperti dari Kejaksaan Tinggi dan Polda NTT.

 

Penulis: Ambuga
Editor : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

30 − = 22