Foto: Ustad Alim/Moral-politik.com

 

Penulis: Midun Husein Ratuloli *)

MORAL-POLITIK.COM – Lingkar Muda Lembata (LINGKARMATA) mengecam keras rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menghentikan aktivitas pembangunan Madrasah selama 7 kali 24 jam.

Terang pikir kami mengatakan, Preambul UUD 1945 menetapkan bahwa salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Konsekuensi logisnya negara dalam hal ini Pemkab Lembata harus memfasilitasi agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini anak-anak Desa Dikesare Lewolein, Kecamatan Lembatukan, Kabupaten Lembata.

Atas tindakan ancaman melalui surat Pemkab Lembata terhadap Yayasan Afro-Alghafiriyyah agar segera menghentikan aktivitas pembangunan Madrasah selama 7 kali 24 jam tersebut, kami nilai sebagai sebuah kebijakan dan tindakan politik pemerintah yang bertentangan dengan amanat konstitusi dan cita cita kemerdekaan.

Maju dan mundurnya pembangunan daerah tergantung pada bidang pendidikan. Kemudahan dalam mengakses pendidikan membutuhkan peran Pemkab sebagai jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dan pihak yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun kualitas pendidikan seperti yang dilakukan Yayasan Arfo Alghafiiyyah, bukan malah menjadi agen pihak tertentu untuk menggagalkan pendirian lembaga pendidikan tersebut.

Ancaman penggusuran oleh Pemkab Lembata adalah satu kesalahan dan bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan serta otonomi daerah.

Pemkab Lembata seharusnya tidak sewenang-wenang mengambil keputusan seperti yang dilakukan baru baru ini.

Tindakan ini (ancaman penggusuran) oleh Pemkab Lembata terhadap Yayasan Afro Alghafiriyyah yang punya niat tulus membangun sarana dan prasarana pendidikan di Desa Dikesare Lewolein, kami anggap sebagai tindakan yang diskriminatif, intimidatif dan represif pemerintah terhadap masyarakatnya sendiri.

Bahwa pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah Di Desa Dikesare Lewolein Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh yayasan Al-Gafiriyyah adalah atas kehendak masyarakat setempat yang merindukan sebuah pendidikan yang berbasis agama, guna membina iman dan taqwa sebagaimana termaktub dalam pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dan pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebenarnya kehadiran Madrasah ini memiliki cerita tersendiri. Madrasah yang lahir di bumi Lembata ini merupakan suatu perjuangan besar bagi para pendahulu, akan tetapi cerita ini kembali menjadi sebuah bencana besar yang mengejutkan bagi masyarakat Desa Dikesare Leulein dikarenakan kebijakan Pemkab atas rencana pembongkaran yang akan dilakukan nanti.

Represifitas atas masyarakat Desa Dikesare Lewolein dan Yayasan Afro Alghafiriyyah ini kami anggap sebagai tindakan yang berlawanan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat dalam  mendapatkan haknya sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Dan, perlu dicatat bahwa kehadiran pendidikan bagi masyarakat Dikesare Lewolein merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan akan hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, layak dan bermutu. Jadi kami berharap Pemkab Lembata jangan sewenang-wenang. Jangan di bongkar hanya untuk kepentingan elite Pemkab.

Berdasarkan ancaman penggusuran Pemkab ini, kami anggap telah melakukan pembatasan terhadap hak setiap warga negara untuk mengecap pendidikan.

Oleh karena itu, kami Lingkar Muda Lembata (LINGKARMATA) mengecam dan akan mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerhati pendidikan untuk melawan tindakan Pemkab Lembata apabila Pemkab masih bersikukuh membongkar paksa.

 

*) Penulis adalah Ketua Umum Presidium Lingkar Muda Lembata (LINGKARMATA) asal Kabupaten Lembata, tinggal di Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

72 − = 64