Y.P. Loleck Mae.

 

Oleh: Y.P. Loleck Mae *)

MORAL-POLITIK.COM – Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Begitu besarnya perhatian para perumus UUD 1945 terhadap ketimpangan ekonomi, sampai-sampai terdapat ayat yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kalimat tersebut berada pada Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dianggap sebagai kondisi ekstrim keterbelakangan kondisi perekonomian seseorang sehingga negara harus memberikan perhatian khusus. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemeliharaan terhadap mereka.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Disisi itu ditujukan agar antar kita dapat saling mengenal dan tolong-menolong karena kita sama – sama ciptaan-Nya, kita adalah sama-sama manusia. Manusia yang satu membutuhkan manusia yang lainnya. Seorang laki-laki membutuhkan perempuan, demikian juga sebaliknya. Seorang pimpinan membutuhkan anak buah, demikian juga sebaliknya. Tidak seorang pun sanggup untuk hidup sendirian walaupun dunia dan seisinya diberikan kepadanya. Walaupun surga seisinya telah diberikan kepadanya.

Perbedaan keadaan manusia ternyata tidak sebatas jenis kelamin, suku, bangsa, dan warna kulitnya, tetapi juga dalam kehidupan ekonomi yang mereka alami. Di samping terdapat orang yang beruntung memiliki kehidupan ekonomi yang mapan, ada juga masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi kurang beruntung.

Masyarakat yang berada dalam keadaan miskin adalah contoh orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan ekonominya.

Memang tidak dipungkiri lagi, bicara soal ekonomi memang tidak jauh dengan kata uang, uang adalah segalah-galahnya, uang adalah raja dunia. Orang sejak sebelum lahir sampai meninggal pun butuh benda yang mempunyai nama lain duit itu. Meski hanya lembaran kertas dan logam biasa, bukan emas atau perak, setiap orang mau bekerja dan sebagian rela melakukan apa saja demi mendapatkannya. Akhirnya muncul istilah populer yang menyatakan sangat berartinya uang dalam kehidupan.

Manusia Diberi Makan Bukan Untuk Dijual
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 ayat 1 di atas sudah menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pelihara yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kemiripann dengan kata jaga dan merawat. Sangat disayangkan jikalau negara menggunakan cara untuk untuk mejaga dan merawat dengan mengirim sebagian besar orang ke negara-negara luar dengan sebutan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Mengekspor Tenaga kerja Indonesia memang program pemerintahan karena sempitnya lapangan kerja di indonesi Penempatan tenaga kerja ke luar dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia.

Menurut pasal 1 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 4 UU No.13 tahun 2003 bahwa pemerintah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

Seperti dijelaskan dalam pasal 4 bahwa pemerintah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Disisi itu bukan saja pemerataan kesempatan untukkerja, mala semakin banyak masalah yang timbul diluar sana. Contohnya pelangggaran HAM, pemotongan gaji oleh majikan, pemerkosaan dan penyiksaan. Timbulnya masalah ini dikarenakan kurangnya dokumentasi saat perekrutan awal dan juga kurangnya keahlian dalam bekerja serta tingkat kesadaranya dan atau keahlian dlam bekerja tidak sesuai tupoksi, kurangnya system komunikasi, pemahaman dalam hal budaya dan juga bahasa di tempat yang akan mereka kerjakan.

Selain adanya program pemerintah untuk mengekspor tenaga kerja keluar negeri melalui beberapa agen atau lembaga, munculnya juga pembantu-pembantu alias calo ilegal dalam perekrutan tenaga kerja dengan tawaran-tawaran baru yang menawan untuk menarik peminatan para calon TKI seperti, tawaran gaji tinggi, mempermosikan letak geografis yang sangat strategis, bisa mendapatkan pasangan hidup orang asing (belum ada pasangan hidup) dan lain lain. Tetapi realitanya terbalik, banyak mendapatkan perlakuan buruk yang dialami diluar sana, diperkosa, dianiaya, tidak diberi upah ada juga yang dibunuh dan terjadi perdagangan manusia antar negara.

Dari beberapa contoh permasalahan diatas faktor utamanya adalah perekonomian dan diimbangi dengan faktor lapang pekerjaan yang tidak mencukupi. Terlepas dari faktor lapangan pekerjaan memang tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi yang menjadi alasan utama, karena mereka yang memiliki perekonomian yang rendah biasanya lebih dominan menjadi TKI.

Banyaknya TKI yang bekerja di negara luar adalah jumlah antara TKI legal dan TKI illegal, tetapi paling dominan adalah TKI ilegal. Mengapa demikian? Karena rendahnya pemahaman mereka atas dokumen menjadi seorang TKI, dengan alasan untuk membuat dokumen mengalami kesulitan dan membutuhkan prosesnya yang lama. Alasan tersebutlah yang membuat mereka berani mengambil jalan pintas agar bisa menjadi TKI.

Peran dan Solui Dalam Menanggapi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia

Kebijakan atau cara untuk mengatasi masalah maalah TKI tidak haus terkait langsung dengan uruan TKI itu sendiri. Karena pada dasarnya Indonesia saat ini membutuhkan komitmen kebijakan kependudukan yang kuat dan ecara tidak langung akan mengatasi masalah TKI dalam jangka panjang.

Kiita pemua juga perlu menyadari bahwa maalah utamanya adalah dari dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah hendaknya secara tegas melakukan tindakan sebagai berikut: pertama, perlu menertibkan agen TKI illegal; Kedua, pemerintah perlu menertibkan calo TKI ilegal; Ketiga, menjalankan sosialisasi mengenai TKI; dan eempat, koordinasi antara mayarakat dan pemerintah serta aparat keamanan harus lebih akrab

Berbagai macam solusi yang ditawarkan di atas akan mengalami keberhasilan jika pemerintah berani bertindak tegas tanpa kompromi melawan kapitalisme global dan kekuatan korporasi yang sedang merasuki kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini.

Semoga, dengan semakin meningkatnya angka kematian TKI akhir-akhir ini, mampu membuka wawasan masyarakat agar tidak berusaha mencari kehidupan di negeri orang.

 

*) Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Jakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 4