Martinus Laga Muli.

 

Oleh: Martinus Laga Muli

MORAL-POLITIK.COM – Human trafficking adalah kejahatan luar biasa yang terorganisir.

Human Rights Protocol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasal 3 menyebut, perdagangan manusia termasuk setiap aksi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan, penjualan atau pembelian manusia melalui paksaan, penipuan, pembohongan, atau praktik dengan tujuan menempatkan korban dalam kondisi kerja paksa, praktik yang menyerupai perbudakan atau perhambaan.

Kondisi kejahatan terjadi ketika tenaga kerja (korban) diperoleh dengan cara paksaan fisik atau non fisik, pemerasan, pembohongan, ancaman atau penggunaan kekerasan fisik dan tekanan psikologis.

Hal ini sedang terjadi di NTT dan telah mengakar. Salah satu penyebabnya ialah masyarakat NTT yang miskin (Pos-Kupang.com, Rabu 4 Januari 2017; ‘’BPS: Provinsi NTT Peringkat Ketiga Termiskin di Indonesia’’).

Kemiskinan di NTT merupakan salah satu penyebab yang mendorong orang-orang untuk merantau (migrasi) agar keluar dari zona serba keterbatasan yang sedang melilit kehidupan. Maka, lahirlah Praktik Human Trafficking di NTT sebagai akibat atau konsekuensi dari kemiskinan.

Dampak kemiskinan tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial. Kenyataan hari ini sangat memprihatinkan, bahwa akibat kemiskinan menempatkan masyarakat NTT sebagai pihak yang terjebak intimidasi, kejahatan, dan eksploitasi praktik human trafficking.

Masyarakat NTT menjadi sasaran empuk yang dijadikan korban untuk dilego keluar negeri.
Selain faktor kemiskinan, minimnya akses pendidikan turut serta dalam memunculkan korban kejahatan. Warga NTT secara Ilegal direkrut sebagai TKI karena tidak mempunyai pemahaman akan dampak negatif atau resiko. Tamat SD atau tidak bersekolah membuat para perantau mudah ditipu sehingga mudah pula dijadikan korban penjualan manusia.

Para perantau mudah diperdaya akan mendapat kerja yang bagus dan diiming – iming gaji yang tinggi. Pada kenyataanya adalah suatu penipuan yang sangat terorganisir.

Pengaruh human trafficking pada hari ini menimbulkan duka yang mendalam. Dampak nyata bagi para korban adalah gangguan mental yang disebabkan oleh tindak kekerasan yang berujung pada kehilangan nyawa. (Vox NTT.Com, 5 Oktober 2017; ‘’ Tahun 2017 Tercatat 137 Kasus Human Trafficking Di NTT’’). Salah satunya adalah Kasus ‘’Adelina Sau’’ (TEMPO.CO, Kamis 8 Maret 2018; ‘’ Keluarga : ‘’TKI Tewas di Malaysia, Adelina Sau, Hilang Sejak 2015’’).

Dalam kasus ini, Adelina Sau mendapat perlakuan yang tidak manusiawi oleh sang majikan, bahkan sampai ajal menjemput. Lagi-lagi nyawa adalah harga yang patut dibayar atas kekejian sang Majikan.

Situasi ini butuh perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi NTT, karena NTT saat ini mendapat Label Provinsi Miskin. Human Trafficking lebih sering terjadi pada masyarakat yang relative miskin.

 

*) Penulis adalah Mantan Ketua PMKRI Cabang Maumere.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1