Untung Sudrajad.

Oleh: Untung Sudrajad *)

MORAL-POLITIK.COM – Sejarah panjang nasib naas TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah sering diberitakan media Nasional.

Hal tersebut mulai dari kasus penganiayaan yang dialami oleh Nirmala Bonat hingga kematian beruntun yang dialami oleh TKI Asal Nusa Tenggara Timur akhir-akhir ini.

Jumlah TKI asal NTT yang meninggal di Malaysia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2012 sebanyak 22 orang, tahun 2013 meningkat menjadi 23 orang, tahun 2014 sedikit turun menjadi 21 orang, tahun 2015 naik lagi menjadi 28 orang, tahun 2016 melonjak naik menjadi 46 orang, tahun 2017 melonjak lagi menjadi 62 orang, dan tahun 2018 sampai dengan bulan Maret sudah mencapai 16 orang (Data BP3TKI Kupang).

Sudah banyak memang para ahli dan politisi yang membedah dan menganalisa masalah ini, dan bahkan beberapa pihakpun telah banyak membentuk Tim Penanggulangan Trafficking, Satgas Penanganan TKI Non Prosedural dan ataupun Pansus yang tentunya juga sudah menyedot banyak anggaran negara, namun sayangnya sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah yang ada.

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kitapun ikut menyumbangkan pemikiran yang mungkin berguna sebagai kajian lebih lanjut.

Kondisi ketenagakerjaan di NTT pada tahun 2017 (Sakernas Agustus 2017) memang belum begitu menggembirakan.

Indikatornya yaitu: (1) masih rendahnya kualitas angkatan kerja dimana 56,65 % masih berpendidikan SD ke bawah sementara yang berpendidikan Diploma/Akademi hanya 2,67%, Universitas (S1/S2/S3) hanya 4,46%, kondisi ini menggambarkan masih rendahnya potensi produktivitas tenaga kerja dan rendahnya daya saing di pasar kerja; (2) sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 54,81% dimana iklim hujan di NTT hanya 3-4 Bulan, sebetulnya tidak ada masalah orang bekerja disektor pertanian, akan tetapi dengan curah hujan yang terbatas dan pola ekonomi subsisten membuat sector ini kurang menjanjikan untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat serta rentan banyak waktu kosongnya (setengah penganggur); (3) tingkat pengangguran terbuka masih 3,27% dari angkatan kerja masih lebih kecil dibanding rata-rata nasional, tetapi; (4) setengah penganggur tercatat cukup besar yaitu 42,96 % dari jumlah orang yang bekerja, setengah penganggur ini adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu dan terindikasi produktivitas dan penghasilannya rendah (walaupun tidak selalu); (5) pekerja disektor informal sangat besar yaitu sekitar 75,86 % (1.759.895 orang), kelompok ini sebagian besar berusaha sendiri, pekerja lepas dan kurang tersentuh fasilitas ekonomi seperti perbankan; dan (6) kelompok pekerja keluarga tanpa upah yang mencapai 25,86% (584.090 orang), mereka ini bekerja membantu keluarga atau orang lain untuk memperoleh pendapatan tetapi mereka sendiri tidak memperoleh upah, kelompok inilah yang paling rentan dan menyedihkan.

Dari kondisi ketenagakerjaan di atas wajar jika orang NTT sangat berminat untuk mengubah nasibnya dengan bekerja di Luar Negeri mengingat keterbatasan lapangan kerja, peluang ekonomi yang terbatas. Disamping itu juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan tenaga kerja murah di daerah tujuan dan kurs mata uang asing yang lebih tinggi dari rupiah.

Jika kita amati ternyata kasus penyiksaan dan pelecehan TKI yang banyak terjadi terutama di Malaysia dan Arab Saudi sedangkan di Hongkong, Singapura dan wilayah lainnya jarang terjadi. Ada beberapa hal yang ditenggarai di dua Negara itu kasus penyiksaan sering terjadi. Untuk Malaysia, misalnya (1) sebagian besar TKI yang teraniaya bekerja sebagai Penatalaksana Rumah Tangga dimana tempat mereka bekerja, yaitu di rumah majikan, dinilai sebagai wilayah privat yang tidak bisa dijangkau publik untuk memastikan hak-hak dan hak asasi para pekerja rumah tangga dilindungi, para pembantu rumah tangga ini seringkali terisolir dan dokumennya ditahan majikan sehingga tidak bisa lari. Di dalam ruangan yang tertutup / terisolir dimana terdapat hubungan relasi superior dan inferior antara pekerja dan majikan, maka kasus pelecehan dan penyiksaan sering terjadi diakibatkan oleh arogansi pihak yang merasa punya kuasa lebih tinggi; (2) pendidikan rendah, keterampilan kerja, kemampuan bahasa yang rendah dan kurang dibekali pemahaman terhadap budaya setempat. Kondisi ini seringkali tidak memuaskan pengguna tenaga kerja dan pemahaman budaya yang berbeda bisa juga memancing konflik; (3) kurangnya aturan hukum yang melindungi hak-hak para pekerja rumah tangga di Malaysia, ini jelas bisa mengarah perbudakan modern; ( 4) perjanjian kerja mereka tidak ditandatangani oleh Pemerintah Pengguna TKI, hanya oleh pejabat Indonesia, dampaknya komitmen pemerintah negara penguna TKI sangat rendah; (5) para pekerja asing rumah tangga di Malaysia tidak punya lembaga atau serikat pekerja yang bisa menjadi tempat mereka berkeluh kesah, keadaan ini mengakibatkan kasus penyiksaan, pelecehan dan hal tidak menyenangkan lainnya yang dialami TKI kita bias berlangsung lama tanpa diketahui pihak lain.

Kasus di Arab Saudi lain lagi, perbedaan budaya dianggap seringkali sebagai bumerang bagi TKI kita diluar negeri. Di Saudi Arabia, seorang wanita yang tersenyum pada seorang pria yang bukan muhrimnya dianggap menggoda. Karena itulah para wanita di Saudi Arabia terkenal jutek-jutek, kecuali kepada rekan dan saudaranya sesama wanita. Beda halnya dengan Indonesia, tersenyum pada siapapun yang kita kenal wajib hukumnya. Apalagi pada majikan, tak peduli majikan wanita atau pria. Jangan berani-berani cemberut kepada majikan di Indonesia, bisa dipecat nanti. Minimal kenaikan gaji akan dipersulit. Bahkan dilayar kasir pasar swalayan Indonesia selalu diingatkan supaya dia selalu tersenyum. Di Arab Saudi gara-gara si pembantu wanita tersenyum yang diartikan merayu majikan laki-laki dan apabila terlihat oleh majikan wanita maupun majikan laki-laki bisa berujung tragedi yang berakhir pada penyiksaan dan pelecehan.

Hampir sama dengan di Malaysia, sebagian besar TKI yang teraniaya di Arab Saudi, bekerja sebagai Penatalaksana Rumah Tangga dimana tempat mereka bekerja, yaitu di rumah majikan, dinilai sebagai wilayah privat yang tidak bisa dijangkau publik untuk memastikan hak-hak dan hak asasi para pekerja rumah tangga dilindungi, para pembantu Rumah tangga ini seringkali terisolir dan dokumennya ditahan majikan sehingga tidak bisa lari. Ada cerita tentang dua orang TKI Indonesia yang bekerja di Arab Saudi bekerja pada majikan sang sama, seorang sebagai sopir dan seorang lagi sebagai penata laksana rumah tangga, ternyata belum tentu sebulan sekali mereka bisa ketemu.

Kondisi TKI kita yang sudah berada dalam kondisi darurat ini perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dan daerah dengan: (1). Melakukan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia, tingkatkan bargaining power untuk menekan negara pengguna TKI agar membuat kesepakatan supaya TKI Informal seperti TK Formal, dimana mereka memperoleh hak istirahat, bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan berikan kebebasan untuk membentuk serikat pekerja;(2). Memberikan pembekalan / pelatihan kerja, pemahaman bahasa dan budaya Negara tujuan penempatan disertai uji kompetensi yang handal serta pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendirian BLK Luar Negeri ini memang mahal tetapi adakah yang lebih mahal dari harga nyawa manusia?; (3). Memberikan buku pedoman perlindungan diri seperti nomor telpon emergency di KBRI ataupun Kepolisian Malaysia. KBRI harus mempunyai hotline khusus yang terima pengaduan 24 jam;(4). Kalau perlu calon TKI diberi bekal bela diri praktis.
Sangat perlunya moratorium ini disebabkan karena: (1). Belum adanya Undang – Undang yang melindungi TKI di Negara Penempatan (Malaysia); (2). Belum adanya aturan / kesepakatan / perjanjian antar negara tentang mekanisme penyelesaian kasus TKI di Negara Penempatan (Malaysia); (3). Masih carut marutnya tata kelola TKI di Indonesia; Dengan moratorium ini jika mereka masih membutuhkan TKI maka (1). Tuntut pembentukan Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran ditiap negara penempatan;(2). Tuntut pengaturan hak istirahat, hari libur, berserikat dan berkumpul di negara penempatan; (3). Perlu kesepakatan antar negara Indonesia dengan negara penempatan tentang mekanisme penyelesaian masalah TKI.

Kasus lain yang viral di media social dan media masa adalah banyaknya TKI meninggal di Malaysia dipulangkan dalam keadaan penuh jahitan hal ini seringkali menimbulkan banyak pertanyaan dari pihak keluarga dan juga menimbulkan spekulasi banyak pihak, bahkan terbentuk opini public bahwa mereka adalah korban jaringan perdagangan organ manusia. Ternyata opini public tersebut tidak seluruhnya benar. Salah satu penyebab banyaknya jahitan pada mayat TKI tersebut ditenggarai disebabkan karena adanya aturan di Negara Malaysia yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa siapa saja yang meninggal diluar rumah sakit wajib menjalani Visum et repertum dan Otopsi Post Mortem tanpa harus melalui persetujuan keluarga (Laws Of Malaysia, Act 593, Criminal Procedure Code);

 

*) Penulis adalah Warga Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 59 = 63