Bupati Timor Tengah Selatan Paulus VR Mella. (Foto: V.J. Boekan/Moral-politik.com)

MORAL-POLITIK.COM – Kasus human trafficking (perdagangan orang) yang kerap terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai predikat tersendiri.

Menurut Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Paulus VR Mella saat menyampaikan pemaparan makalah pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Tahun 2018 di Kantor Bupati TTS, Soe, Jumat (23/3/2018) Pkl. 10.00 WITA.

“Karena kasus human trafficking yang sering terjadi, ketika kami mengikuti pertemuan di pusat, kami disebut bupati trafficking,” aku Paul VR Mella sembari tersenyum.

Tapi, tambahnya, persoalan human trafficking ini bukan menjadi tugas seorang bupati semata.

“Persoalan ini menjadi persoalan bersama. Tidak bisa kita salahkan satu pihak. Pemerintah tentu sangat mengharapkan uluran tangan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus ini,” jelasnya.

Salah satu persoalan besar dalam gerakan menghilangkan human trafficking, menurut Mella, adalah budaya.

Untuk itu, dirinya tentu mengharapkan bantuan dari berbagai pihak, terlebih masyarakat TTS sendiri, untuk meminimalisir kasus human trafficking ini dengan mengubah mental yang selama ini terjadi.

“Orang Timor tidak mau ikut campur urusan orang. Walaupun sekampung. Juga, walaupun orang itu tahu bahwa sebuah transaksi yang terjadi adalah human trafficking. Dia tidak mau memberitahu ke orang bahwa seseorang yang menawarkan sejumlah uang kepada seseorang, akan melakukan human trafficking,” jelasnya.

“Demikian juga, jika seorang pelaku human trafficking ditangkap dan polisi membutuhkan saksi. Orang Timor tidak mau memberikan saksi kepada polisi tentang sebuah persoalan human trafficking. Dia merasa itu bukan urusannya. Ini budaya kita yang harus diubah,” imbuhnya dengan tegas.

Segala penilaian buruk terhadap pemerintah, Mella menerimanya dengan rendah hati. Baginya, tugas pemerintah dan negara adalah memastikan keselamatan masyarakat.

“Kalau ada orang yang meninggal, seperti kasus TKI yang terjadi baru-baru ini, orang bertanya ‘Di mana pemerintah?’ Tapi kita tidak boleh mempersalahkan siapa-siapa. Memang sudah jadi tugas negara dan pemerintah untuk menjaga masyarakatnya,” katanya.

Sebagai bupati, Mella menghimbau kepada semua orang, termasuk setiap instansi pemerintahan untuk menjalankan tugas dengan baik agar persoalan human trafficking bisa teratasi.

“Kelemahan kita selama ini adalah rendahnya sosialisasi. Masyarakat belum terlalu tahu motif-motif human trafficking. Kalau belum keluar negeri saja sudah diberi uang, orang pasti mau keluar negeri. Mereka pasti berpikir di sana lebih banyak uang yang didapat. Ini menjadi tugas kita semua dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat,” jelasnya.

 

Penulis : Ambuga
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + = 7