Darius Beda Daton. (Foto: Ambuga/Moral-politik.com)

MORAL-POLITIK.COM – Kasus kematian yang kerap menimpah TKI asal provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat tanggapan dari Ombudsman RI Perwakilan NTT.

Menurut Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton, dengan kematian yang kerap dialami TKI asal NTT, pemerintah daerah (Pemda) perlu mengidentifikasi pihak Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang ‘nakal’ dan mencabut izin mereka jika terus mengirim TKI tidak prosedural.

“Kematian TKI tidak prosedural tidak tercatat di BNP3TKI. Karena tidak prosedural! Menjadi tanggung jawab Pemda untuk terus-menerus mengidentifikasi PPTKIS yang nakal dan mencabut izin mereka jika terus mengirim TKI tidak prosedural,” kata Beda Daton kepada Moral-politik.com di Kota Kupang, Senin (12/3/2018).

Selain itu, dirinya juga menyarankan agar pihak Pemda bisa mengoptimalkan Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pelayanan TKI di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah dibentuk.

“Ini demi memperpendek layanan kepada para calon TKI. Saat ini Pemprov NTT sudah membentuk pelayanan terpadu TKI namun belum operasional karena belum semua instansi seperti imigrasi dan polisi berkantor di sana. Mestinya kantor pelayanan terpadu itu segera dioperasikan secara lebih optimal,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan TKI asal NTT ini menjadi persoalan serius, terutama TKI yang tidak prosedural.

“Pilihan TKI asal NTT untuk tidak prosedural ke luar negeri hemat kami terjadi karena pelayanan publik terhadap para TKI yang ingin prosedural membutuhkan waktu lama dan panjang. Sementara TKI ingin cepat-cepat ke luar negeri,” jelasnya.

Dikatakan, TKI prosedural harus melalui rekrutmen PPTKIS, pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pengurusan paspor yang hanya ada 3 kantor imigrasi di NTT dan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit tipe B, yang juga hanya ada di Kota Kupang.

“Dinas Nakertrans harus terus berupaya agar TKI kita harus prosedural jika ingin bekerja di luar negeri. Karena itu, memperpendek mata rantai pelayanan TKI perlu dilakukan,” tegasnya.

Kantor LTSA Pelayanan TKI asal NTT, baginya, tidak hanya didirikan di Pulau Timor atau Kota Kupang.

“Mestinya dibentuk pula di daerah kantong TKI seperti Flores dan Sumba,” sarannya.

Selain itu, Beda Daton juga menyarankan agar Dinas Nakertrans NTT perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah desa (pemdes) untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi TKI prosedural.

 
Penulis : Ambuga
Editor    : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 60 = 70