foto: ambuga/moral-politik.com

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Investasi pariwisata, pertambangan dan perkebunan skala besar menjadi ancaman bagi wilayah kelolah masyarakat provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) NTT, ada 317 ijin tambang di NTT yang menjadi ancaman nyata bagi daya dukung lingkungan hidup.

Tambang-tambang ini akan ‘menghabisi’ wilayah kelolah rakyat seperti kawasan bertani, kawasan penangkapan ikan hingga peternakan.

“Industri pariwisata telah membuat banyak nelayan di Pulau Sumba, Pulau Flores, dan Pulau Timor tidak memiliki akses pada beberapa kawasan pesisir, karena telah diprivatisasi,” tulis Wahli NTT dalam rilis yang diterima Moral-politik.com, Selasa (6/3/2018).

Selain privatisasi pesisir pantai yang merugikan masyarakat, menurut Wahli NTT, setiap tahun berdasarkan analisis data krisis air dari BPBD, ada 10-15 persen desa di NTT krisis air.

“Analisa Krisis Air oleh Wahli NTT didasarkan pada Tata Kuasa, Tata Kelola, Tata Produksi hingga Tata Konsumsi. 70 persen kawasan di NTT mengalami krisis air hingga akhir 2017,” tulis mereka.

Masalah hutan pun menjadi perhatian khusus dari Wahli NTT. Mereka mengatakan, menyusutnya jumlah tutupan hutan di provinsi NTT akibat ilegal logging dan pembangunan yang tidak pro perlindungan hutan.

“Contoh kasus. Pulau Sumba pada periode awal hingga pertengahan 1990-an memiliki kawasan hutan hingga 57 persen. Kini, faktualnya tidak lagi mencapai 10 persen dari luas pulau,” ungkap Wahli NTT.

Beberapa persoalan ini, menurut Wahli NTT, merupakan darurat ekologi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

88 + = 96