Walikota Kupang Jefri Riwu Kore menyambut peserta Pawai Kebudayaan memeriahkan HUT Kota Kupang Ke-132 dan Hari Jadi Kota Kupang ke-22, Senin (23/4/2018) petang. (Foto: V.J. Boekan/Moral-politik.com)

 

MORAL-POLITIK.COM – Menjelang pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT 27 Juni 2018 mendatang, Walikota Kupang Jefri Riwu Kore mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menghendaki ASN di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Kupang untuk menjaga netralitas.

Walikota juga menegaskan, akan ada sanksi tegas kepada ASN yang terbukti ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Saya ingatkan agar ASN untuk menjaga netralitas. ASN jangan sampai terlibat politik praktis karena ada sanksi sesuai PP 53,” kata Jefri.

Jefri mengatakan, ASN jangan mencoba-coba menjadi tim sukses atau juru kampanye (Jurkam), dan memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye atau tindakan tidak netral lainnya.

“Saya ingatkan, untuk menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung, karena pemerintah tidak akan sungkan-sungkan memberikan sanksi tegas jika ada ASN yang ikut terlibat secara langsung,” tegasnya.

Jefri mengaku, selain PP 53, larangan untuk ASN terlibat dalam politik praktis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada,

baik itu pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam UU tersebut telah diatur mengenai larangan bagi ASN mengikuti kegiatan kampanye.

 
Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

82 − = 78