Kantor DPRD Kota Kupang. (Foto: V.J. Boekan/Moral-politik.com)

 

MORAL-POLITIK.COM – Komisi IV DPRD Kota Kupang menilai pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kota Kupang belum siap.

Sekolah-sekolah belum memiliki fasilitas pendukung berupa komputer dan kelengkapannya serta jumlah siswa yang tidak sebanding dengan persediaan komputer.

Sekretaris Komisi IV PRD Kota gkupang Yuven Tukung saat dihubungi Moral-politik.com di Kota Kupang, Senin (2/4/2018) mengatakan, sesuai kunjungan kerja komisi ke beberapa sekolah di Kota Kupang, ditemukan banyak masalah menyangkut pelaksanan UNBK.

Masalah pertama, kata Yuven, persediaan komputer yang terbatas. Kualitas komputer yang disediakan itu pun tidak menjamin dalam memfasilitasi para siswa dalam mengikuti UNBK.

Selain persedian komputer, kata dia, ruangannya pun tidak menjamin pelaksanaan UNBK, ruangan tempat para siswa mengikuti UNBK, lebih tepatnya disebut sebagai tempat penyimpanan barang.

“Ini akan berpengaruh secara psikologi. Sebenarnya yang harus diutamakan dalam ruangan pembelajaran itu adalah aspek kenyamanan, baik itu guru maupun siswanya. Terutama para siswa. Jadi kenyamanan ruangan harus benar-benar diutamakan,” ujar Yuven.

Selain komputer dan ruangan, lanjut ia, kursi dan meja pun sudah dalam keadaan rusak. Berdasarkan laopran dari sekolah, rupanya kursi dan meja memang sudah dalam keadaan rusak ketika di bawah dari dinas ke sekolah.

“Akibat rusak itu, pihak sekolah mengatakan bahwa daripada menumpuk mending dibuang saja,” sebutnya.

Sebagai DPRD, Yuven sangat menyayangkan kondisi seperti itu, terlebih semua fasilitas tadi bersifat mutlak dalam memfasilitasi pelaksanaan UNB.

Dikatakan Yuven, Keputusan untuk mengikuti UNBK dinilai sudah tepat. Sebab ini adalah kehendak zaman, hanya saja persiapannya yang belum sepenuh hati.

“Nah kita tidak ingin siswa menjadi korban dalam ruang ini, jadi ade-ade kita sementara menata pendidikannnya, menempuh proses pembelajaran, akhirnya menjadi korban akibat ketidaksiapan kita,” ujar Yuven.

Yuven menilai, semua permasalahan itu merupakan konsekuensi mulai dari proses awal penerimaan siswa yang sudah mengangkangi UU Pendidikan Nasional dan standar pendidikan.

Dalam standar pendidikan Nasional, Kata Yuven, rombongan belajar paling ideal berjumlah 28 orang, paling tinggi 32 orang.

“Itu maksudnya nanti, mulai dari proses awal belajar sampai pada proses akhir nanti ada semacam satu jalur yang sudah sehat. Nah repotnya ketika kita sudah menabrak proses di awal itu, yang sesuai standar pendidikan Nasional,” ujarnya.

“Dalam arti konkritnya seperti ini, terima siswa tidak ada batasnya, karena bilang tim sukseslah atau tekanan politik lah ada calo jual beli lah, akhirnya jadi membias, terima siswa dalam jumlah yang banyak maka dampaknya seperti ini,” sambung dia.

Dirinya berharap, persoalan ini menjadi pembelajaran kedepan nantinya, harus konsisten mulai dari awal penerimaan siswa.

“Jangan lagi diotak atik. Sekolah ini kan tempat pembangunan sumber daya manusia. Kalau diintervensi secara politik, selesailah kualitas pendidikan kita,” pungkas dia.

 

 

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 6 = 2