Walikota Kupang Jefri Riwu Kore menyambut peserta Pawai Kebudayaan memeriahkan HUT Kota Kupang Ke-22, Senin (23/4/2018) petang. (Foto: V.J. Boekan/Moral-politik.com)

MORAL-POLITIK.COM – Pucuk dinanti ulampun tiba. Akhirnya Pemerintah Kota Kupang bakal menutup lokalisasi menjadi salah satu program prioritasnya.

Program prioritas dimaksud bakal dibahas khusus secara bersama dalam rapat koordinasi (Rakor) pemerintah daerah di tingkat pusat.

Dengan demikian, penutupan lokalisasi tidak hanya dilakukan di Kota Kupang, tetapi berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang berencana melakukan aksi penutupan lokalisasi pada tahun 2019 mendatang.

Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man saat diwawancarai Moral-politik.com di Kota Kupang, Selasa (24/4/2018) siang menjelaskan, pemerintah daerah seluruh Indonesia akan mengikuti Rakor untuk membahas hal tersebut.

Penutupan tempat lokalisasi, kata dia, merupakan instruksi pemerintah pusat untuk semua wilayah.

“Jadi untuk Kota Kupang akan mulai dilakukan pada awal tahun 2019,” yakin dia.

Herman mengaku, sebelum melakukan penutupan tempat lokalisasi, pemerintah terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi dan menjelaskan tentang aturan yang berpayung hukum.

“Kami akan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat dan para pekerja di tempat lokalisasi. Bukan hanya menutup tempat lokalisasi, kami juga akan berpikir bagaimana memberikan kehidupan yang layak bagi mereka yang bekerja di tempat lokalisasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, sudah pernah berdiskusi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan jika ada pekerja di tempat lokalisasi yang merupakan warga asal Surabaya, maka akan dijemput langsung oleh Wali Kota-nya. Begitupun dengan kota lainnya di Indonesia.

“Kami tidak akan menelantarkan para pekerja di tempat lokalisasi ini. Bukan hanya masalah jual beli seks, tetapi masalah perbudakan di dalam tempat lokalisasi ini yang kami sedang mencari jalan keluar. Tidak boleh ada orang yang terlilit utang lalu menjual tubuhnya untuk membayar. Ini adalah hal yang tidak benar,” katanya.

Herman mengungkapkan, Pemkot Kupang sementara berpikir untuk mencari solusi terbaik dalam menangani masalah ini.

“Untuk itu, kita sudah merencanakan berbagai pelatihan untuk memberdayakan para pekerja ini. Dengan meningkatkan keterampilan mereka, mungkin dengan kursus menjahit, kursus masak, dan membuat kerajinan tangan dan macam-macam pelatihan lainnya,” terangnya.

Ia berharap, semua masyarakat mengerti dengan saksama rencana dan peraturan yang telah dibuat.

“Kita sebagai warga kota yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, tentu mendukung pemerintah pusat untuk menutup tempat lokalisasi,” ujarnya.

Herman menilai tempat lokalisasi juga sebagai tempat penularan penyakit HIV/AIDS terbesar. Maka dengan ditutupnya tempat lokalisasi diharapkan akan mengurangi penularan virus HIV/ AIDS.

Jefri Riwu Kore

Terpisah Walikota Kupang Jefri Riwu Kore mengaku Pemerintah Kota Kupang juga berniat untuk menutup lokalisasi yang berada di Kota Kupang pada tahun 2019 mendatang.

Namun, tegas dia, sebelum penutupan dilakukan, pemerintah akan membentuk tim untuk membahas rencana tersebut dengan semua pihak terkait.

 
Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

95 − = 88