Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. (Foto: Antara/Ahmad Subaidi)

 
MORAL-POLITIK.COM – Politisi acapkali mengambil keputusan tanpa mengaca lebih jauh soal kapabilitas, popularitas, dan elektabilitas dirinya dalam skop lebih luas.

Seperti dilansir Jurnalpolitik.id, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi diketahui tengah ikut berselancar dalam percaturan politik nasional menjelang pemilihan presiden 2019.

Namun, di balik itu, ada fakta kurang mengenakkan terkait pertumbuhan ekonomi di wilayah di bawah pemerintahan politikus muda yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu.

Sebagaimana dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, NTB menempati daftar terendah dalam pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, yakni hanya 0.11 persen. Capaian tersebut tentu masih sangat jauh di bawah target di atas 5 persen.

Sementara tertinggi ada di provinsi Maluku Utara dengan tingkat pertumbuhan mencapai 7.67 persen.

Sebagaimana diketahui, Gubernur NTB dua periode itu doyan keliling Indonesia dalam rangka menyongsong pilpres tahun depan. TBG disebut-sebut sangat berambisi menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

Kembali kepada soal pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 hanya pada angka 5.07 persen. Capaian ini lebih rendah dari target yang dipasang yakni 5,2 persen. Hal ini menjadi kelemahan pemerintahan Presiden Jokowi.

Sejak Jokowi menjabat tahun 2014 lalu, angka 5.07 persen pada tahun 2017 adalah yang tertinggi. Bahkan, pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi sempat hanya mencapai 4.79 persen.

Sementara untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri, selama 2017, pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 0,11 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan, yaitu sebesar 9,98 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga ( LNPRT) dengan 6,14 persen.

Kepala BPS Provinsi NTB Endang Tri Wahyuningsih mengemukakan pertumbuhan ekonomi NTB 2017 tersebut di kantornya pada Senin siang, 5 Februari 2018. Menurutnya, perekonomian Provinsi NTB berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan keempat 2017 mencapai Rp 31,19 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 23,26 triliun.

“Sehingga PDRB tahun 2017 menjadi Rp 123,9 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 94,6 triliun atas dasar harga konstan,” katanya, sebagaimana dikutip TEMPO, Selasa 6 Februari 2018.

Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV 2017 dibanding periode yang sama tahun 2016 tumbuh sebesar 0,58 persen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 12,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) tumbuh 21,47 persen.

Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV 2017 dibanding triwulan ketiga 2017 mengalami kontraksi sebesar -11,28 persen, di mana lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi hingga -26,59 persen. Adapun dari sisi pengeluaran pada komponen ekspor luar negeri mengalami kontraksi sebesar -37,00 persen.

Pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV 2017 tanpa pertambangan bijih logam secara kumulatif tumbuh 7,10 persen, per tahun tumbuh 8,30 persen, dan secara kuartal tumbuh -6,06 persen.

Dikutip dari laman Sindonews, Jum’at 5 Mei 2017, pertumbuhan ekonomi di NTB mencapai minus 4,18%.

BPS mengungkapkan, kondisi tersebut lantaran ekonomi NTB sangat tergantung pada tambang.

Adapun perusahaan tambang yang saat ini tengah beroperasi di NTB adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara, yang sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

“NTB perekonomiannya sangat tergantung pada tambang. Dulu Newmont sekarang Amman, jadi memang kalau kita lihat, akan terjadi pengaruh di sektor pertambangan. Terjadi penurunan produksi di Freeport dan Amman, itu yang menyebabkan NTB negatif pertumbuhan ekonominya,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Kecuk pun berharap agar ada perubahan ke depannya, di mana sebuah provinsi jangan lagi bergantung pada sumber daya alam yang terlalu besar yang bisa dieksploitasi secara besar-besaran.

Sektor lain selain tambang juga perlu dilihat untuk kelangsungan perekonomian yang lebih baik.

“Ke depan bagaimana kita bisa menghasilkan nilai tambah di berbagai sektor lain. Karenanya, pemerintah menggarisbawahi ekonomi ke depan adalah ekonomi kreatif, pariwisata dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan lebih berkelanjutan,” kata dia.

 
Penulis  : Jurnalpolitik.id
Editor    : Erny
Sumber : Jurnalpolitik.id

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

38 + = 47