Filmon Lulupoy. (Foto: Nyongki/Moral-poitik.com)

MORAL-POLITIK.COM – Sebanyak 16 sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Kupang sudah siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

UNBK akan digelar pada tanggal 22 April 2018 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K ) Kota Kupang Filmon Lulupoy yang ditemui  Moral-politik.com di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (3/4/2018) mengatakan, ujian berbasis komputer sudah siap baik waktu, siswa, guru maupun perangkatnya.

“Kami sudah lakukan komunikasi dengan Telkom, PLN, dan mereka sudah menyatakan kesiapanya mendukung suksesnya UNBK. Bahkan sudah ada sekolah-sekolah yang sudah melakukan uji coba peralatan yang ada di sekolah-sekolah tersebut,” kata Lulupoy.

Oleh karena itu, Lulupoy menghimbau dalam menghadapi Ujian Nasional peran orang tua sangat penting untuk memperhatikan cara belajar anak di rumah agar tidak menjadi hambatan bagi siswa dalam menghadapi Ujian nantinya.

Yuvensius Tukung

Terpisah Sekretaris komisi IV DPRD Kota Kupang Yuvensius Tukung mengatakan, sudah adanya kesiapan sekolah dalam menghadapi UNBK yang disampaikan Kadis P dan K itu hanya sekedar pernyataan, sementara fakta lapangan berbeda.

“Hasil pantauan di lapangan yang dilakukan Komisi IV DPRD belum lama ini, terbukti belum ada kesiapan, sementara pernyataan Kadis P dan K sudah siap. Sekarang kita mau percaya pernyataan Kadis P dan K atau kita percaya akan hasil pemantauan lapangan,” tegas politisi Nasdem ini.

Yuven Tukung. (Foto: Nyongki/Moral-poitik.com)

 

Sekarang, tambah Yuven yang disampaikan sudah ada kesiapan namun sesuai fakta yang ditemui Komisi IV di lapangan terutama sekolah negeri yang dalam keadaan tidak siap dalam melaksanakan UNBK ini.

“Ini bukan suatu pukulan bagi pemerintah, tapi semangat kita ini adalah semangat mengawasi jika fakta lapangannya belum siap kita mendorong pemerintah untuk bagaimana membenahi akan kekurangan tersebut, bukan untuk tiap kali menyatakan siap dan siap, sementara fakta lapangan berbeda. Sehingga sangat disayangkan kita memanipulasi fakta sangat tidak bagus,” jelasnya.

Sebenarnyw menurut Yuven, dalam pernyataan itu harus disesuaikan dengan fakta lapangan, agar siswa tidak menjadi korban akibat dari ketidak siapan ini baik secara mental maupun pengetahuan namun mentok pada satu keadaan seperti ini yang mengakibatkan pihak sekolah menjadi tidak huru hara.Karena sekolah rasa memiliki rasa memikul tanggungjawab terhadap siswa menjadi beban.

“Kami tentunya tidak ingin hasil yang kita peroleh dari siswa dalam suatu situasi yang tidak ada kesiapan lapangan yang baik,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap agar jangan hanya berbasis penyataan sedangkan fakta lapangan tidak pasti. Sehingga komisi mendorong pemerintah untuk benar penyataan dan kesiapan lapangan sejalan seiring. Bukan pernyataan lain dan fakta lapangan berbeda.

 

 

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1