Theodora Ewalde Taek. (Foto: Voxntt.com/Moral-politik.com)

 

MORAL-POLITIK.COM – Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Kupang siapkan rekomendasi pembatalan keikutsertaan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN itu kini tengah menjalani Pendidikan Ilmu Kepemimpinan (PIM) 3 setelah mendengar penjelasan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kupang.

Hal ini ditegaskan Ketua Pansus, Theodora Ewalde Taek dan Sekretaris Pansus, Juven Tukung kepada wartawan, Jumat (13/4/2018) di depan ruang sidang utama DPRD Kota Kupang.

“Dinamika yang terjadi kemarin hampir 100 persen anggota Pansus mengatakan yang bersangkutan agar dianulir. Saya sebagai ketua tentu mengikuti kehendak bersama,” kata Ketua Pansus yang disapa akrab Walde ini.

Menurut Walde, mayoritas anggota Pansus sepakat menganulir keikutsertaan oknum ASN, karena oknum tersebut sementara mendapatkan sangsi dan golongannya baru 3 C.

Padahal, jelas Walde, persyaratan mengikuti PIM 3 sesuai peraturan pemerintah (PP) No. 19 tahun 2015 pada Bab III poin 3 A disebutkan pangkat/golongan minimal penata tingkat 1 (III/D) atau yang disetarakan.

”Kita tinggal menuntut klarifikasi SK kepangkatan beliau ini 3 C atau 3 D. Kemudian informasi yang kami dapatkan, sangsi yang beliau terima itu sampai November 2018 baru dikembalikan ke 3 D, tapi sekarang sudah berangkat PIM,” katanya.

Ketika disinggung pansus ditipu pemerintah terkait persoalan ini, Walde menegaskan pansus tidak merasa ditipu.

“Bagi kami ditipu sih tidak karena itu dokumen negara oleh karena ada tanda tangan dan stempel kepala badan. Urusan tipu, itu urusan mereka tetapi dampak ikutannya pasti ada,” tandas Walde.

Untuk diketahui oknum ASN Yulianus Willem Pally atau yang akrab disapa Adi Pally pernah terjerat kasus persekusi Wakil Walikota Kupang Hermanus Man pada November 2017 yang lalu. Pasca kasus tersebut Adi Pally dikenakan sangsi.

 
Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

23 − 20 =