Yuven Tukung. (Foto: Nyongki/Moral-politik.com)

 

MORAL-POLITIK.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang diminta tidak memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk merekrut tenaga pengajar yang syarat dengan kepentingan kedekatan.

Dalam Laporan Pansus tentang catatan/rekomendasi DPRD Kota terhadap LKPJ Walikota Tahun anggaran 2017, yang dibacakan Yuven Tukung di Kantor DPRD setempat, Rabu (26/4/2018) menguraikan fakta bahwa banyaknya para kategori Honorer pada sekolah-sekolah dengan honor yang sangat rendah di bawah Rp 500. 000.

Untuk itu, kata Yuven, Pemkot diminta untuk melakukan kajian analisis kebutuhan guru pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama, dan tidak memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk merektur tenaga pengajar yang syarat akan kepentingan kedekatan.

Dikatakan Yuven, pemerintah juga perlu mengavaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi agar adanya asas keadilan terhadap siswa yang memiliki nilai akademiknya tinggi, namun tidak masuk dalam zona kategori sekolah favorit, serta menunggu realisasi pembangunan sekolah filial di kawasan TDM atau Oebufu karena anggaran perencanaan sudah dialokasikan pada tahun 2017.

Juven menambahkan, komputerisasi di sekolah-sekolah perlu dilaksankan dalam rangka menunjang kelancaran pemberlakukan Ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK) di tahun-tahun mendatang.

Kebanggaan terhadap prosentase kelulusan, lanjut dia, hanya secara kuantitas namun belum diikuti dengan kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan daerah lainnnya dalam NTT.

“Maka, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi tujuan dan komitmen bersama melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi tenaga pendidik secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi tenaga pendidik pada sekolah favorit dan pinggiran,” ujarnya.

“Penempatan Kepala Sekolah harus memenuhi seleksi yang berkualitas serta pembangunan saran dan prasarana sekolah,” sebutnya.

PIP Bagian dari Hak Publik

Juven melanjutkan, Program Indonesia Pintar (PIP) harus dilihat sebagai bagian dari hak publik, sehingga harus dihindari dari unsur politik, karena ketika dijadikan sebagai media politik maka sebenarnya kita telah mengebiri hak-hak publik untuk kepentingan jangka pendek dari kelompok tertentu.

Untuk itu, sambungnya, mekanisme pemberitahuan dana PIP yang berpotensi untuk dipolitisasi menjadi modal sosial dan modal politik baginkelompok tertentu harus dihindari dan dihentikan.

“Pemerintah diminta untuk transparan pada tahap rekrutmen, penetapan dan penyaluran dengan mengoptimalisasi tugas dan fungsi OPD terkait,” demikian Yuven.

 

 

Reporter : Nyongki
Editor      : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

37 − = 31