Foto: Nyongki/Moral-politik.com

 

MORAL-POLITIK.COM – PMKRI Cabang Kupang melakukkan aksi demonstrasi di Kantor Walikota Kupang.

Aksi PMKRI ini untuk mempertanyakan kelanjutan laporan dari pemerintah Kota Kupang
terkait kasus ASN yang memarahi Wakil Walikota Kupang Hermanus Man pada Kamis (2/11/2017) lalu, dan mekanisme penyaluran Dana PIP yang diduga dipolitisasi.

Aksi PMKRI tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan Emanuel Boli bersama beberapa anggota PMKRI.

Kedatangan PMKRI ke kantor Walikota Kupang diterima langsung oleh Walikota Kupang Jefri Riwu Kore, bersama Sekda Bernadus Benu, Asisten I Yos Rera Beka, dan Asisten III Rens Tokoh di Ruang Garuda.

Memulai dialog bersama pemerintah Emanuel Boli mempertanyakan kelanjutan dari insiden di ruang Wawali dan penyaluran PIP. Menurut PMKRI Cabang Kupang tidak ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Kupang terkait kasus tersebut. Bahkan ada pembiaran yang dilakukan oleh Walikota sebagai kepala pemerintah Kota Kupang .

Menurutnya, PMKRI menduga pemerintah Kota Kupang takut terhadap oknum-oknum ASN
yang terlibat dalam insiden yang terjadi pada tersebut. Mereka menjalankan tugas tidak sesuai dengan Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN yang menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara wajib menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Sudah sejauh mana hasil pemeriksaan yang di lakukan PPNS yang di ketua oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang? Bagaimana tindak lanjut laporan pemerintah kota kepada Kepolisian Resort Kupang Kota? Ada apa kasus ini di berhentikan?

“Kami meminta Sekretaris Daerah Kota kupang segera mengumumkan perkembangan
kasus yang sudah diselidiki. Kami juga mendesak Pemkot tetap melakukan proses hukum terhadap ASN yang sudah mengancam Wakil Walikota Kupang. Kami juga mendesak Walikota Kupang untuk menunjukan SK penurunan jabatan ASN yang terlibat dalam insiden di ruang Wakil Walikota. Kami akan menduduki kantor Walikota dan tidak akan mau pulang sebelum surat sanksi tidak ditunjukan kepada kami,” tegas Boli.

Jefri Riwu Kore

Menanggapi aksi pendemo, Jefri mengaku para ASN yang terlibat dalam ruang Wakil Walikota Kupang sudah dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan berupa penurunan pangkat untuk ASN yang terlibat aktif dalam insiden tersebut.

“Namun kami tidak bisa menunjukan surat sanksi sebab itu merupakan urusan internal pemerintah. Sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi pembinaan. Mohon maaf kami tidak bisa membuktikan apapun. Namun intinya sanksi sudah diberikan. Silahkan saja kalau mau menduduki Kantor Walikota, sebab kami tidak bisa melayani keinginan orang perorang untuk menunjukan bukti atas sanksi yang telah diberikan kepada ASN yang terlibat insiden di ruang Wawali,” kata Jefri.

Sementara menyangkut penyaluran PIP, Jefri mengaku penyaluran sudah sesuai dengan mekanismenya.

Menyangķut keterlibatan Rumah Aspirasi Jeriko, ia mengaku keterlibatan rumah aspirasi hanya sebatas memberi tau penerima bahwa Dana PIP sudah siap dicairkan dan mekanisme pencairan oleh pihak Bank yang menyalurkan dana tersebut.

“Saya menduga masalah PIP sudah dipolitisir, tapi saya berterima kasih atas kritikan dan masukan yang diberikan oleh adik-adik sekalian (PMKRI),” Pungkas Jefri.

 

 

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 3 =