Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10). Keduanya melakukan pertemuan di teras belakang Istana Merdeka. (Laily Rachev / Biro Pers Setpres)

 

MORAL-POLITIK.COM – Ini baru kejutan. Alkisahnya berawal dari bocoran dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Seperti dilansir Liputan6.com, tak biasanya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membocorkan agenda menteri lainnya kepada publik. Apalagi itu disebutkan di sebuah acara resmi seperti Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Saat akan memulai pidatonya di acara itu, Tjahjo menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto harus meninggalkan lokasi acara karena akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

“Pak Wiranto mau bertemu teman baiknya, Pak SBY,” kata Tjahjo di gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 18 April 2018 pagi.

Namun, tak ada dalam agenda Wiranto tentang akan digelarnya pertemuan dengan SBY.

Selain itu, pertemuan ini terbilang istimewa, karena Wiranto adalah menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sementara SBY adalah mantan presiden dan ketua umum partai yang hingga kini belum menentukan pilihan presiden jelang Pilpres 2019.

Ucapan Tjahjo benar adanya. Pertemuan dua mantan jenderal TNI ini dilakukan di kediaman SBY Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 10.30 WIB keduanya memulai pertemuan yang tertutup bagi pers tersebut.

Wiranto kemudian terpantau keluar pukul 11.49 WIB dengan menumpang mobil Toyota Innova berwarna hitam. Tak berselang lama, sekitar pukul 11.53 WIB, SBY juga keluar dari kediamannya. Dia langsung masuk ke mobil Velfire warna hitam. Tak ada keterangan apa pun yang keluar dari mulut keduanya.

Wiranto baru buka suara setelah disambangi di kantornya. Namun, tak banyak detil pertemuan yang diungkap. Bahkan, dia membantah kalau pertemuan sekitar satu setengah jam itu membahas konsolidasi politik dan peta koalisi jelang Pemilu 2019.

“Pak SBY itu, pertama beliau mantan presiden, maka kita dengarkan pendapatnya untuk masalah-masalah politik nasional. Kondisinya seperti apa, bagaimana kira-kira ke depan dan antisipasi beliau seperti apa. Saya dengarkan,” jelas Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Rabu siang.

Selain itu, lanjut dia, SBY juga pernah menjadi bawahan dia saat menjabat Panglima ABRI yang bersama-sama mengelola keamanan nasional, sehingga layak untuk dimintai pendapatnya.

“Saya dulu kan pernah juga mengelola masalah keamanan nasional. Dulu saya menjadi Panglima ABRI, Beliau menjadi bagian dari ABRI, seorang Kepala Staf ABRI (tepatnya Kepala Staf Teritorial ABRI, jabatan pengganti untuk Kepala Staf Sosial-Politik ABRI), tentu juga punya pandangan tentang keamanan nasional,” lanjut Wiranto.


Infografis gerak-gerik politik SBY (Liputan6.com/Triyasni)

 

Titah Jokowi untuk Wiranto?

Keterangan yang lebih rinci didapat dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, secara tersirat dia mengatakan kalau kedatangan Wiranto di kediaman SBY tak lain atas perintah Presiden Jokowi.

“Ini sebagai ciri utama kepemimpinan Jokowi. Dengan berdialog ini kita bisa saling memahami dan kemudian bekerja sama untuk mengatasi masalah bangsa karena Indnesia adalah negara besar yang harus dibangun dengan kerja sama,” jelas Hasto.

Bahkan, dia mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mengetahui harapan dari partai-partai politik tentang pemerintahan ke depan dalam jalinan kerja sama koalisi.

“Tentu saja kita akan mencari titik temu. Dengan dialog ini kita bisa memahami apa yang menjadi harapan dari Partai Demokrat,” kata Hasto.

Dia menyebut PDIP membuka ruang bagi Partai Demokrat untuk bekerja sama membangun pemerintahan usai gelaran Pilkada Serentak dan Pemilu 2019 selesai.

“Jadi pada saat pilkada, pileg, tetapi ketika pemilu ini sudah selesai dibukalah ruang kerja sama dengan seluruh partai politik. Inilah tradisi sehat yang kita bangun,” ujar Hasto.

Untuk itu, bergabungnya Demokrat ke koalisi pendukung pemerintah menurut dia akan menguatkan kepemimpinan Jokowi. Sebab, pemerintahan Jokowi ke depan membutuhkan dukungan kuat dari partai-partai politik di parlemen.

“Karena itulah dukungan yang diberikan sekiranya dari Partai Demokrat menyatakan kesepahaman dalam kepemimpinan Pak Jokowi, ini sehat dalam demokrasi. Ini akan memperkuat pemerintahan Jokowi,” tegas Hasto.

Meski demikian, dia tak mau berspekulasi pertemuan tersebut akan berlanjut dengan kerja sama formal antara Demokrat dan pemerintahan Jokowi. Kerja sama terjalin tergantung kepada dinamika politik berikutnya.

Lantas, apa tanggapan Partai Demokrat atas pertemuan ketua umumnya dengan Wiranto?

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Penulis  : Anendya Niervana
Editor    : Erny
Sumber : Liputan6.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + = 30