Walikota Kupang Jefri Riwu Kore, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskial Loudoe, dan Wakil Walikota Herman Man sedang menyambut peserta Pawai Kebudayaan memeriahkan HUT Kota Kupang Ke-22, Senin (23/4/2018) petang. (Foto: V.J. Boekan/Moral-politik.com)

 

MORAL-POLITIK.COM – Wakil Walikota Kupang Herman Man tak mau proses pelelangan berjalan tak sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Kupang.

Usai rampungnya proses pelelangan pekerjaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, Herman mengingatkan akan fungsi pengawasan terhadap pekerjaan jalan harus rutin dilakukan dinas tersebut.

Hal tersebut perlu dilakukan agar mutu pekerjaan yang dihasilkan terjaga denan baik.

“Saya ingatkan Dinas PUPR untuk berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebab pekerjaan jalan tahun yang lalu banyak mendapat kritikan karena kualitasnya jelek dan gampang rusak,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kota Kupang, Rabu (9/5/2018) siang.

Herman menegaskan, proses tender pemerintah tidak bisa intervensi karena semuanya sudah menggunakan sistem terbuka dan siapa saja bisa mengikuti tender. Hanya saja, pengawasan harus dilakukan, karena setiap proyek ada juga biaya pengawasannya.

“Biaya pengawasan 3 persen dari nilai proyek. Misalkan proyek senilai Rp 1 miliar, biaya pengawasannya Rp 30 juta. Untuk itu pihak pengawas dalam hal ini dinas terkait harus menjalankan fungsinya secara baik, sebab semuanya sudah ada anggarannya,” tegas Herman mengingatkan.

Menurut Herman, dengan melakukan pengawasan secara baik, maka pekerjaan yang dihasilkan juga baik.

“Dinas terkait maupun konsultan pengawas diminta mengamati secara baik detail pekerjaan agar semuanya sesuai dengan rancangan anggaran belanja (RAB) yang dirancang.

 

 

Reporter : Nyogki
Editor      : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

71 − 69 =